Poligami Model Artis dan Selebritis

Lain lagi poligami medel artis, sederetan artis pernah melakukan poligami, diantaranya Roma Irama. Bahkan poligami yang dilakukan Rhoma dengan Angel Lelga mengundang public. Sebagian menagapi positif, sebagian lagi menangapi dengan gossip. Karena tidak ada kejelasan secara hokum, akhirnya orang menyikapi dengan seenekanya sendiri. Cara dan tujuan sering kali tidak jelas, sehingga menimbulakan polemic yang tidak ada ujung pangkalanya. Yang menarik adalah poligami yang dialakukan oleh Ray Sahetapi. Suami Demi Yull pelantun tembang-tembang kenangan ini tidak bersedia dimadu. Dewi Yull memilih cerai.

Dengan menahan kepedihan hati, cinta yang masih melekat (benci tapi rindu), masih terpendam dihati Dewi Yull. Demi komuniasi tetap menjadi baik, maka Dewi Yull memlilih bercerai, tanpa melaukai hati sanga suami. Ray Sahetapi adalah pria jantan yang berani mengungkapkan keinginan dihadpan istri. Karena tidak sedikit kaum selebritis bisa melakukan seperti apa yang dilakukan Ray Sahetapi. Yang lebih mengerikan adalah wanita yang melegalkan kumpul kebo dengan alasan bahwa menikah adalah sebuah ikatan sakral yang mesti ditaati. Sedangkan kumpul kebo adalah cara terbaik, karena tidak ingin merusak kesakralan ikatan nikah. Sering terjadi pernikahan aneh (awu-awu) dikalangan artis, atau selebritis. Ini mesti mendapat perhatian khusus, dan dipersipakan sangsi hukumnya. Sehingga tidak pelangran-pelangaran yang terjadi bisa ditindak dengan tegas. Ini demi menjaga sebuah kedibiltas hukm serta syariat agama

Nikah dan Poligami Ala Orang Alit

Suatu ketika aku menyusuri jalan caruban menuju batang, seorang sopir menemaniku. Ditengah perjalanan, aku selalu melontarkan pertanyaan semua apa yang aku lihat dipingir jalan. Betapa kagetnya, ternyata ada tempat khusus mangkal pelepas nafsu birahi, distu tempat praktek prostitusi. Pelanganya cukup banyak, bahkan waktu dalm perjalanan banyak mobil, truk yang besar sedang parkir. Konon tempat-tempat tersebut adalah dihuni oleh wanita pelepas nafsu birahi. Jadi, tidak sedikit orang yang memiliki istri dan anak, ternyta dilura masih melakukan perbuatan (nista) selayakanya suami istri disaat jauh dari tempat tinggalnya.

Penulis mempunyai langanan tukang becak, biasaya setiap mau berangkat ke masjid jami’ ada seorang tukang becak menunggu. Kebutulan, ada tukang becak yang usianya lanjut, seringkali aku Tanya seputar kehidupannya, penghasilan sampai masalah pernikahanya. Betapa kagetnya, ternyata, tukang becak yang usianya sudah senja memilki lebih dari dua istri. Bahkan, menurut tuturya, dia pernah menikah berkali-kali, bahkan sudah Sembilan kali istri. Poligami Model tukang becak, supir angkot, serta supir truk sering dijumpai dimana-mana disudut kota yang ada diseluruh pelosok nusantara. Poligami yang kadang menyesatkan atau bersifat awu-awu hanya terkesan pelampiasan libido (karena birahi), hal ini tidak perah mendapatkan perhatian. Bahakn terkesan dibiarkan, tidak pernah memperoleh perhatian baik dari Petugas KUA, atau orang sekitarnya.

Belum lagi, Poligami Model Mahasiswa, banyak sekian mahasiswa yang suka berganti-ganti pasangan. Bahkan ada juga sebagian mahasiswi mwnjadi istri simpanan pejabat atau pengusaha tertentu. Didalam istilah sekrang disebut dengan “Ayam Kampus”. Ini fenomena yang sedang terjadi, bahkan tidak sedikit satu mahasiswi mejadi istri simpanan dua orang lelaki. Ini sering dibahas dan diseminarkan, tetapi masih saja jumlah pelampias libido semakin banyak, sedangka ayam kampus juga siap di poligami demi kepentingan materi ataun mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-hari, seperti Handphone, pulsa, bedak, serta aksesioris lainya.

Ternyata Poligami Itu…….

Poligami halal, Kenapa Harus Dikriminalkan?

Sampai saat ini hukum masih dibuat mainan.UU dibuat hanya sebagai label kosong pemerintah. Poligami diatur sedemikian rupa untuk sebuah perangkat saja.Prostitusi menjadi wacana yang wajar-wajar saja. Gaya hidup kumpul kebo menjadi trend pemuda malahan pejabat. Sudah waraskah otak pelaku bangsa ini?

Meledaknya kasus poligami Aa Gym di media massa menjadi satu perhatian utama publik. Banyak di antara kaum wanita menyompan keprihatinan yang mendalam tentang kasus itu. Sebenarnya poligami itu wajar-wajar saja, karena peristiwa itu melekat pada seorang figur masyarakat yang dianut ribuan umat insan pertelevisian, maka yang terjadi kritik sana sini yang mendiskreditkan seorang Aa Gym. Ketika itu terjadi pada orang lain tidak seheboh itu pembicaraan media massa atau publik. Seharusnya media harus benar-benar jernih dalam memberitakan itu.

Yang terjadi kemudian pemerintah latah ikut-ikutan menanggapi isu poligami itu. UU no. 45 tahun 1990 dan PP No 10 tahun 1983 segera direvisi sebagai upaya follow up pemerintah untuk mengatur poligami bagi PNS. Terlalu tergesa-gesa, pemerintah ikut campur tangan mengatur hal ini, sedangkan kasus perselingkuhan pejabat belum ada tindakan yang pasti untuk menanganinya. Sebuah kasus yang dilematis sekali, ketika produk hukum islam yang legal diributkan dan prostitusi didiamkan.

Memang media kadang-kadang meninggalkan etika moril dalam pemberitaan kasus terhadap masyarakat. Sehingga yang terjadi adalah discomunication yang berakibat panjang pada sebuah tragedi itu sendiri. Ini berakibat pada daya respon masyarakat dalam mencerna sebuah berita yang disajikan oleh media secara bertubi-tubi. Sebuah peristiwa beredarnya video mesum harus disandingkan pada sebuah poligami yang dalam agama Islam itu sebuah produk hukum yang benar-benar legal (sah secara syar’i).

Apa yang terjadi kemudian adalah kejumudan berpikir masyarakat. Sebagian dari mereka menganggap poligami itu tidak mengindahkan hak-hak kaum wanita, karena secara emosional kaum wanita berceloteh, “Wanita mana sih yang mau dimadu?”. “Kenapa memposisikan Al-Quran sebagai dalil untuk keabsahan dirinya, padahal kriteria yang tercantum di dalamnya sangat ketat, dan hampir-hampir tidak memenuhi syarat untuk kaum lelaki”, kata Prof. Dr. Siti Musda Mulia dalam wawancaranya di tabloid Nyata. Padahal sebuah pendapat yang emosional sangat tidak layak untuk disandingkan dalam sebuah produk hukum Islam seperti poligami itu sendiri. Ada paradigma parsial (manhaj mukhottiah) yang selalu digunakan media massa untuk memberitakan peristiwa lebih dari aslinya, sehingga bisa memperpanjang peristiwa itu sebagai wacana yang benar-benar fit to read (layak baca), kalau perlu menjadi tema yang menasional.

Namun masyarakat tidak perlu khawatir untuk isu semacam ini, akan berjalan dan hanyut begitu saja. Artinya jika media sudah kehabisan bahan akan mencari topik lain yang levelnya bisa membooming (menyebar) secara nasional.

Masyarakat harus punya kemampuan menyaring sebuah informasi, jika tidak maka hari-harinya akan selalu disibukkan dengan pemberitaan bombastis (omong kosong) yang mengganggu akitifitas pembaca sendiri. Berapa waktu yang hilang untuk memikirkan sebuah berita yang mutunya hanya sebuah garbage (sampah), karena di satu-sisi mendistorsi (merusak) syariat Islam.

Padahal Islam itu kan Ya’lu wala yu’la ‘alaihi (Islam itu agama yang tinggi dan tiada yang menandingi). Poligami sebuah hot-issues yang datar-datar saja

Prof. Dr. Siti Musda Mulia sebagai sekjen ICRP berkomentar lain tentang poligami, “UU pernikahan kita umurnya sudah 30 tahun lebih, dan semakin lama semakin tidak mengakomodir hak-hak wanita itu sendiri”. Sebuah kekhawatiran yang manusiawi, namun pendapat seorang profesor seharusnya tidak seringan itu. UU Perkawinan yang ada dalam pembahasan Islam sendiri adalah sebuah kajian-kajian baku yang sifatnya untouchable (tidak bisa diganggu gugat). Ketika pembahasan ini muncul, sebetulnya jauh-jauh hari sudah ada event Poligami Award (penghargaan buat pelaku poligami) yang memposisikan poligami pada tempatnya. Tidak dengan mempermasalahkan Hukum Islam yang patriarki (sistem nasab diambil dari bapak) yang dianut oleh UU Perkawinan negara kita. Kalau dilihat secara jernih poligami hadir sebagai solusi yang efektif, bagi pemerataan ekonomi, status sosial masyarakat, dan penjagaan harkat-martabat kaum wanita sendiri.

Dalam sistem perundang-perundangan yang kita anut (UU Perkawinan no 1 tahun 1974) secara tegas menganut asas monogami, artinya kecil kemungkinan bagi seorang suami untuk berpoligami tanpa sebuah alasan mendasar yang bisa dianggap kredibel. Alasan yang kredibel adalah alasan yang berlandaskan hukum dan agama yang bersangkutan untuk beristri lebih dari satu. Ketika poligami dikendaki oleh yang bersangkutan pun harus seizin pengadilan. Jika selama ini yang terjadi tidak sejalan dengan apa yang diundang-undangkan, kenapa harus merubah UU yang ada? Seberapa banyak UU akan dibuat, namun kemudian untuk dilanggar? Berapa bea Rapat perkomisi yang membahas untuk menggolkan UU tersebut? apakah membuat UU baru hanya untuk sebuah masalah temporer yang kasuistik (sementara). Kalau dipikir-pikir terlalu jauh untuk membatasi poligami dalam sebuah UU, kenapa tidak berfikir untuk pembahasan sanksi yang mengikat bagi semua kalangan? itupun kalau mungkin dilakukan.

Poligami dalam UUP no.1 th.1974

Banyak kalangan wanita terutama dengan munculnya isu-isu poligami yang telah membooming kemana-mana. Hal ini sebuah tanda-tanda kecemasan pada kaum wanita, karena berita yang sampai kaum wanita terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan yang menjauhkan dari kebenaran itu sendiri. Untuk kembali ke akar permasalahan, maka kita coba kembali mengkaji beberapa poin pasal yang membahas langsung poligami, antara lain:

A. Pasal 4 ayat 1 UUP yang bertalian dengan pasal 3 ayat 2, adanya kewajiban mengajukan permohonan di Pengadilan daerahnya. Pengadilan akan memberi izin jika:

  • Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri,
  • Istri menderita cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
  • istri tidak dapat melahirkan keturunan.

B. Berkaitan dengan tiga point diatas ada beberapa pasal yang merupakan prasyarat terwujudnya poligami. Pasal 5 ayat 1 UUP berisi:

  • Adanya persetujuan dari istri/istri-istri,
  • Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka,
  • Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Sedangkan pada pasal 2 ayat yang sama ditegaskan bahwa persetujuan itu tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian. Terlihat jelas bahwa aturan poligami itu sangat mengikat seorang suami untuk bertanggungjawab pada semua kerabatnya tanpa terkecuali. UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 memang masih up to date (peka zaman) dan tidak bercacat hukum. Hanya saja mampukah kaum wanita meminimalisir emosinya, ketika sang suami menuntut dirinya untuk berpoligami, mampukah mereka?

Tentang Abdul Adzim

Abdul Adzim Irsad, telah menyelesaikan pendidikan sarjana bahasa Arab di Umm Al-Qura University Makkah, sekarang sedang menempuh program S3, jurusan pendidikan bahasa Arab di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pos ini dipublikasikan di Tak Berkategori. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s